• SOSIALISASI  METODE PEMUKTAHIRAN MANDIRI (MPM) DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN (DT PPFM) DAN KEBIJAKAN PENERAPAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN  DI KABUPATEN REMBANG

    SOSIALISASI METODE PEMUKTAHIRAN MANDIRI (MPM) DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN (DT PPFM) DAN KEBIJAKAN PENERAPAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN DI KABUPATEN REMBANG

    Permasalahan klasik yang dihadapi saat ini terkait dengan data sasaran masyarakat miskin, masih terdapat inclusion dan exclusion error yaitu terdapat masyarakat kategori mampu, tetapi mereka terdaftar mendapat bantuan atau sebaliknya, masyarakat yang tidak mampu justru tidak termasuk dalam data base kemiskinan sebagai penerima program bantuan. Untuk itu, sebagai upaya Pemerintah dalam penyediaan data yang valid telah dilakukan  pemutakhirkan data PPLS 2011 melalui pemutakhiran basis data terpadu (PBDT 2015). Hasil PBDT 2015 ini ditetapkan Kemensos menjadi data terpadu program penanganan fakir miskin (DT PPFM) yang merupakan single data dan harus menjadi acuan bagi semua program pemerintah. Sesuai dengan amanat UU 13 Tahun 2011, pemerintah daerah berkewajiban untuk memuktahirkan data masyarakat miskin secara berkala sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Adapun warga fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/kepala desa. Dalam rangka update data tersebut, TNP2K telah membuat mekanisme berupa Metode Pemuktahiran Mandiri (MPM) yang diharapkan dapat dilaksanakan di daerah.

    Informasi lain yang cukup penting, adalah kebijakan pemerintah terkait dengan subsidi listrik bagi masyarakat miskin. Data terpadu PPFM menunjukkan bahwa rumah tangga dengan 40% tingkat kesejahteraan terbawah berjumlah 25,7 juta rumah tangga dan yang berlistrik dengan daya 900 VA hanya 4,05 juta. Saat ini yang menikmati subsidi untuk 900 VA berjumlah 22,7 juta pelanggan dengan nilai yang cukup besar 26,6 T, sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan optimalisasi tarif dan subsidi energi dan listrik. Kebijakan ini diperlukan untuk penerapan subsidi yang lebih efisien, transparan dan tepat sasaran.  Pelanggan 450 VA tetap akan menerima subsidi dan tidak dilakukan pencocokkan data namun untuk yang 900 VA hanya diberikan kepada mereka yang masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin. Apabila masyarakat keberatan maka dapat melakukan pengaduan melalui mekanisme pengaduan penerapan subsidi listrik tepat sasaran. Di Pemerintah Daerah, peran bupati adalah mengoptimalkan pelaksanaan pengaduan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung dan memastikan keamanan pelaksanaan termasuk proses penampungan keluhan dan pengaduan masyarakat. Pemberlakuan kebijakan ini akan dimulai bulan Januari 2017 sesuai Permen ESDM nomer 28 Tahun 2016.

    Sehubungan dengan hal diatas, pada hari Rabu dan Kamis, 1-2 Februari 2017 Bappeda selaku sekretariat TKPK Kabupaten Rembang perlu mengadakan Sosialisasi  Metode Pemuktahiran Mandiri (MPM) DT PPFM dan Kebijakan Penerapan Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Kabupaten Rembang bagi seluruh perangkat daerah agar dapat ditindaklanjuti dan diinformasikan kepada masyarakat. Peserta berjumlah 52 (lima puluh dua) peserta, terdiri atas perwakilan Komisi D DPRD, OPD dilingkungan Pemkab Rembang, Kecamatan dan Ketua Paguyuban Kepala Desa.

    Narasumber  Kegiatan Sosialisasi  Metode Pemuktahiran Mandiri (MPM) DT PPFM dan Kebijakan Penerapan Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Kabupaten Rembang yaitu :

    1. Pengantar Kegiatan Sosialisasi  Metode Pemuktahiran Mandiri (MPM) DT PPFM dan Kebijakan Penerapan Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Kabupaten Rembang oleh Bapak  Ir. Hari Susanto, M.si, Kepala Bappeda Kabupaten Rembang. Materi dapat diunduh pengantar-sos-mpm-dan-listrik
    2. Kebijakan Metode Pemuktahiran Mandiri (MPM) DT PPFM oleh Bapak G. Irwan Suryanto, Assisten Ketua Pokja Kebijakan Sosialisasi Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) DT PPFM,  Tim Nasional Program Penanggulangan kemiskinan (TNP2K). Materi dapat diunduh sosialisasi-mpm-rembang_tnp2k
    3. Kebijakan Penerapan Subsidi Listrik Tepat Sasaran dan Mekanisme Pengaduan Masyarakat oleh Bapak Sion C. Sihono Manager PT. PLN Rayon Kabupaten Rembang, materi dapat diunduh subsidi-listrik-tepat-sasaran1
    4. buku-pedum-mpm
    Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply

Photostream